Persyaratan Penerimaan P3K, Daftar Gaji dan Perbedaannya dengan PNS

Usai penerimaan CPNS 2018, pemerintah berencana untuk melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Penerimaan pegawai P3K ini merupakan jawaban dari pemerintah mengenai nasib tenaga honorer kategori II (K2) yang tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS karena terbentur persyaratan usia.

Jika melihat jadwal penerimaan CPNS 2018 yang akan berakhir pada bulan Desember 2018, maka besar kemungkinan pelaksanaan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini akan diadakan pada tahun 2019 mendatang.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan aturan turunan dari UU Nomor 5 tahun 2012 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018.

Turunan UU ASN ini merupakan solusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap tuntutan para tenaga honorer khususnya para tenaga honorer K2 yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS dan menanyakan mengenai kejelasan status mereka.

Saat ini, tenaga honorer paling banyak ada pada jabatan atau profesi guru sekolah negeri, yang jumlahnya lebih dari 700rb orang.

Persyaratan Penerimaan Pegawai PPPK

Seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dipastikan akan dilakukan setelah seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 selesai.

Adapun persyaratan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini akan ditentukan kemudian, setelah tersusunnya dan ditetapkannya daftar kebutuhan pegawai P3K, serta dibentuknya panitia seleksi penerimaan pegawai P3K tingkat nasional maupun tingkat instansi.

Jika melihat PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, besar kemungkinan persyaratan umum penerimaan pegawai P3K ini sama dengan penerimaan CPNS 2018.

Hanya saja untuk persyaratan batasan usia, tidak akan menjadi masalah lagi, sebab untuk penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ini batas usianya bahkan bisa mencapai 1 tahun sebelum memasuki usia pensiun.

Selain itu, khusus untuk tenaga honorer guru, harus memiliki persyaratan pendidikan setingkat sarjana (S1).

Serta ada juga persyaratan untuk tenaga honorer yang memegang sertifikasi dan juga untuk tenaga honorer yang tidak memegang sertifikasi.

Selain dari pada itu, kemungkinkan persyaratan umum lainnya dipastikan hampir sama dengan penerimaan CPNS 2018 ini.

Seleksi Penerimaan Pegawai PPPK

Sama halnya dengan penerimaan CPNS, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga dilakukan melalui beberapa beberapa seleksi pengadaan.

Adapun seleksi penerimaan pegawai P3K berdasarkan PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen para pelamaran.

Adapun seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Perbedaan seleksi antara penerimaan CPNS 2018 dengan pengadaan pegawai P3K adalah bahwa para pelamar pegawai P3K yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi harus mengikuti seleksi wawancara yang mana tidak terjadi pada penerimaan CPNS 2018.

Seleksi wawancara kerja ini untuk menilai integritas dan moralitas para peserta pengadaan pegawai P3K sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Besaran Gaji Pegawai PPPK

Hak keuangan pegawai P3K sama dengan PNS, perbedaannya adalah P3K tidak mendapatkan dana pensiun.

Akan tetapi, pegawai P3K tetap akan mendapatkan dana pensiun, apabila para pegawai P3K ini menerima apabila gaji mereka dipotong untuk membayar premi dana pensiun.

Karena standar penerimaan antara penerimaan CPNS dengan pegawai P3K ini sama, maka sistem pembayaran gajinya pun akan sama.

Bahkan, untuk besaran pembayaran gaji yang akan diterima oleh pegawai P3K ini harus sama atau berada diatas UMR, dan tidak boleh kurang dari UMR (Upah Minimum Regional).

Perbedaan Status PNS dan P3K

Jika didasarkan pada UU Nomor 5 tahun 2012, tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang disebut dengan ASN itu adalah Pegawai Negeri sipil termasuk kepolisian dan TNI serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Hak-hak yang akan diterima oleh pegawai pemerintah denga perjanjian kerja ini pada dasarnya sama dengan yang diterima oleh PNS.

Yang membedakannya adalah dana pensiun dan jaminan hari tua.

Perbedaan dan persamaan antara PNS dan P3K berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2012 tentang ASN.

Hak PNS

• Gaji, 
• Tunjangan, 
• Cuti, 
• Jaminan pensiun 
• Jaminan hari tua, 
• Perlindungan, 
• Pengembangan kompetensi

Hak P3K

• Gaji 
• Tunjangan, 
• Cuti, 
• Perlindungan, 
• Pengembangan kompetensi

Selain dana pensiun dan tunjangan hari tua, perbedaan yang paling mendasar antara PNS dengan P3K ini adalah tentang kontrak kerja.

Kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini mulai dari 1 tahun sampai batas usia pensiun untuk jabatan yang dipekerjakan.

Contohnya:

Misalnya guru, batas usia pensiun guru bisa mencapai 65 tahun. Jadi pegawai P3K bisa dikontrak kerja hingga usia 65 tahun apabila ia menjadi guru utama.

Nasib Tenaga Honorer yang Tidak Lulus P3K 

Pertanyaannya adalah bagaimana jika ternyata para tenaga honorer ini banyak yang tidak lulus seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) ini?

Untuk hal ini, pemerintah hanya bisa memberikan jaminan tentang peningkatan kesejahteraan. Artinya, terhadap tenaga honorer K2 yang tidak bisa diterima dalam jabatan P3K, dengan memberikan kesejahteraan yang memadai.

Hal ini sebagai solusi dari banyaknya  guru honorer yang dibayar di bawah UMR (Upah Minimum Regional.

Dan untuk menyelesaikan permasalahan seputar tenaga honorer ini, pemerintah memerintahkan pejabat kepegawaian didaerah atau pusat untuk tidak lagi menerima tenaga honorer.