Daftar Usulan Formasi CPNS 2018 Instansi Pusat dan Daerah

Penerimaan CPNS dipastikan akan dibuka pendaftarannya di tahun 2018 ini. Hanya kapan dimulainya pendaftaran dan berapa jumlah kebutuhan serta formasinya untuk masing-masing instansi baik pusat maupun daerah masih belum dapat dipastikan.

Daftar Usulan Formasi CPNS 2018 Pusat dan Daerah

Karena hingga saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai berapa anggaran yang bisa dialokasikan untuk rekrutmen CPNS 2018 ini.

Hingga saat ini Kemen PAN-RB telah menerima usulan formasi dari 34 Provinsi, termasuk kementerian dan lembaga dan 500 Kabupaten/ Kota. Dari semua usulan yang masuk Kemen PAN-RB akan berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk selanjutnya menentukan berapa jumlah formasi yang tersedia untuk masing-masing instansi, baik pusat maupun daerah.

Jumlah formasi CPNS yang dibutuhkan dihitung dari berbagai variabel, termasuk kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing instansi untuk membayar gaji mereka.

Formasi jumlah Penerimaan CPNS 2018, saat ini masih dihitung mengenai kemampuan keuangan negara dalam membiayai gaji untuk penerimaan CPNS 2018 nanti. Sudah dapat dipastikan bahwa penerimaan CPNS 2018 akan dilaksanakan tahun ini, sedangkan berapa jumlahnya tentu saja sesuai kebutuhan.

Dari informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB, penerimaan CPNS 2018 akan dibuka pada bulan Maret-April 2018, untuk pastinya masih belum ditentukan, tapi yang pasti Maret-April 2018 akan dibuka.

KemenPAN-RB akan menganalis kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Penambahan ASN harus memberi dampak positif pada pemerintahan dan masyarakat, bukan malah menjadi beban negara. Yang jelas sesuaikan kebutuhan utamanya, misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan itu utama.

Pemerintah mengutamakan penerimaan CASN di setiap kementerian dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, seperti misalnya hakim, imigrasi, dan sebagainya di-61 kementerian.

Kriteria Instansi yang Tidak Dapat Jatah CPNS 2018

Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) mengatakan bahwa 1/4 dari belanja APBN pemerintah pusat digunakan untuk belanja pegawai, yang mana Anggaran belanja pegawai sekitar 26% dari total belanja pemerintah pusat di APBN 2017 untuk PNS pusat.

Rasio belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ‎yang kurang dari 50 persen sebanyak 300 pemerintah daerah (pemda). 50-60 persen di 177 daerah, dan 58 daerah rasio belanja PNS sudah lebih dari 60 persen.

Kriteria Instansi yang sulit mendapatkan jatah kuota peneriamaan CPNS 2018 ini adalah instansi atau pemerintah daerah yang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah nya (APBD) untuk belanja pegawainya dengan rasio 50-60%. Sedangkan pemerintah daerah yang rasio nya lebih dari 60%, tidak akan menerima jatah CPNS 2018.

Daerah yang tercatat rasio belanja PNS lebih dari 60 % terhadap APBD, yakni: 

1. Kabupaten Bireuen, 
2. Kabupaten Karo, 
3. Kabupaten Langkat, 
4. Kabupaten Dairi, 
5. Kabupaten Tapanuli Utara, 
6. Kabupaten asahan, 
7. Kabupaten Serdang Bedagai, 
8. Kota Pematang Siantar, 
9. Kota Padangsidempuan, 
10. Kabupaten Bengkulu Selatan, 
11. Kota Bengkulu.
12. Kabupaten Lampung Tengah, 
13. Lampung Utara, 
14. Kabupaten Sumedang, 
15. Kabupaten Tasikmalaya, 
16. Kabupaten Ciamis, 
17. Kota Tasikmalaya, 
18. Kabupaten Pemalang, 
19. Kabupaten Purworejo, 
20. ‎Kabupaten Kebumen, 
21. Kabupaten Klaten, 
22. Kabupaten Sragen, 
23. Kabupaten Sukoharjo, 
24. Kabupaten Karanganyar, 
25. Kabupaten Wonogiri, 
26. Kota Surakarta.
27. Kabupaten Ngawi, 
28. Kabupaten Ponorogo, 
29. Kabupaten Pacitan, 
30. Kabupaten Minahasa, 
31. Kota Bitung, 
32. Kabupaten Wajo, 
33. Kabupaten Takalar, 
34. Kabupaten Soppeng, 
35. Kota Palopo, 
36. Kabupaten Buton Tengah, 
37. Kota Kendari.
38. Kabupaten Gianyar, 
39. Kabupaten Bangli, 
40. Kabupaten Tabanan, 
41. Kabupaten Lombok Tengah, 
42. Kabupaten Bima, 
43. Kabupaten Dompu, 
44. Provinsi Nusa Tenggara Timur, 
45. Kota Kupang, 
46. Kabupaten Maluku Tengah, 
47. Kota Ambon, 
48. Kabupaten Polewali Mandar.

Daftar usulan Formasi CPNS 2018 Untuk Instansi Pusat dan Daerah

Instansi Pusat

1. Usulan Formasi CPNS 2018 Badan Pusat Statistik (BPS)

Sekretaris Utama BPS, Adi Lumaksono mengungkapkan, BPS membutuhkan cukup banyak sumber daya manusia seiring dengan tuntutan zaman dan perkembangan data statistik. Dari total kebutuhan ideal 21.000 pegawai, BPS masih kekurangan sebanyak 5.342 pegawai.

Jumlah pegawai BPS saat ini sebanyak 15.658 orang, yang mana menurut Sekretaris Utama BPS idealnya pegawai BPS sebanyak 21.000 pegawai. 

Sekretaris Utama BPS mengakui bahwa pada tahun ini, BPS tidak mendapatkan jatah formasi CPNS 2018. Sebab instansi ini merekrut sebanyak 453 lulusan Akademi Ilmu Statistik/ Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (AIS/STIS).

Namun demikian, BPS berharap bisa mengusulkan permintaan sekitar lebih dari 100 CPNS dari jalur umum. Karena setiap tahun, AIS/STIS mewisuda 400-500 mahasiswa. 

2. Usulan Formasi Calon Hakim 2018 Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung (MA) berencana akan membuka kembali pendaftaran seleksi calon hakim melalui jalur rekrutmen CPNS dengan kebutuhan sekitar 1.000 calon hakim. MA masih kekurangan sekitar 4.000-an hakim untuk ditempatkan diseluruh Indonesia, sehingga rencananya akan ada rekrutmen untuk setiap tahun nya hingga kebutuhan 4.000 hakim tersebut terpenuhi.

Kebutuhan 4.000 hakim tersebut tidak terlepas dari terbentuknya beberapa pengadilan baru didaerah-daerah pemekaran. Yang mana ada beberapa daerah pemekaran yang telah ditetapkan oleh keputusan presiden tentang pembentukan pengadilan baru pada tahun 2017 yang lalu, hingga kini belum dioperasikan dikarenakan kurangnya tenaga pegawai dan Hakim untuk ditempatkan di pengadilan-pengadilan baru tersebut. 

Dari 1.648 formasi Calon Hakim (Cakim) pada tahun 2017 yang lalu, yang lulus tes cakim melalui jalur rekrutmen CPNS 2017 sebanyak 1.605 Calon hakim, dan 15 cakim mengundurkan diri, jadi ada sekitar 1.590 calon hakim yang mendapatkan NIP dan ditempatkan diberbagai pengadilan diseluruh Indonesia. Sehingga cakim yang akan mengikuti proses diklat hakim berjumlah sekitar 1.590 calon hakim. 

Adapun daftar Nama, Nip serta Pengadilan penempatan dari dari 1.590 Calon Hakim yang lulus dapat dilihat disini.

Pemerintah Daerah (Pemda)

1. Usulan Formasi CPNS 2018 Pemprov Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akhirnya menetapkan jumlah usulan formasi CPNS 2018 sebanyak 874 formasi yang akan diusulkan kepada Men PAN-RB.

Dari 874 formasi itu jumlah paling banyak dari pendidikan yaitu guru SMA, ANAK, dan SLB, tenaga kesehatan di rumah sakit terdiri dokter, perawat, bidan, ahli gizi, adminkes, dan sanitarian. 

Peringkat selanjutnya yaitu tenaga teknis pembangun infrastruktur misalnya untuk dinas PUPR, Dishub dan lain-lain. Sisanya yaitu tenaga teknis lainnya dan ditambah 29 atlet berprestasi Provinsi Kalsel.

Sedangkan Kapuas Hulu mengusulkan 1712 formasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu sudah mengusulkan 1.712 orang untuk kuota guru.

2. Usulan Formasi CPNS 2018 Aceh

Pemerintah Aceh membutuhkan 3.072 pegawai baru untuk ditempatkan diberbagai formasi. Penambahan pegawai ini bertujuan agar kinerja pemerintah Tanah Rencong tersebut dapat lebih optimal. Kebutuhan tentang penambahan pegawai baru ini sudah disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). 

Para PNS baru (CPNS) ini nantinya akan ditempatkan di tenaga perhubungan sebanyak 42 cpns, tenaga pendidikan, terdiri dari guru SMK, SMA dan SLB sebanyak 2.012 cpns, tenaga bidang pertambangan dan energi sebanyak 48 cpns, tenaga bidang infrastruktur sebanyak 17 cpns dan tenaga kesehatan sebanyak 963 cpns.

Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan, mengatakan, penambahan CPNS tersebut bertujuan untuk menjalankan berbagai kebijakan otonomi daerah sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekda berharap, Menpan RB dapat menyetujui usulan penambahan pegawai tersebut. 

3. Usulan Formasi CPNS 2018 Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan menyiapkan 2.182 formasi guru berbagai jurusan untuk menempati sejumlah sekolah di Sumbar yang masih kekurangan tenaga pengajar. 

"Formasinya segera diusulkan. Mudah-mudahan formasi yang ada sesuai dengan usulan yang kita sampaikan nanti. Setelah melakukan pendaftaran sesuai dengan sekolah yang dituju, pada saat diterima maka guru tersebut tidak boleh pindah ke sekolah lain,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Usulan penerimaan formasi CPNS untuk Sumbar juga disebabkan karena kekurangan PNS di Sumbar akibat setiap tahunnya banyak PNS pensiun di Sumbar. Diperkirakan ada sekitar 300 orang yang pensiun setiap tahunnya di Sumbar.

Selain tenaga guru, kesehatan, tenaga akuntansi juga dibutuhkan banyak di Sumbar. Tenaga akuntansi dibutuhkan dalam membantu mengurus keuangan nagari dan desa yang jumlahnya semakin besar.

Pemerintah Kota Padang Usulkan 3 Ribu Formasi

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat membutuhkan tambahan 3.000 pegawai aparatur sipil negara di berbagai sektor guna menggantikan pegawai yang pensiun. Ada sekitar 2.000 pegawai yang pensiun pada rentang 2013 hingga 2017, ditambah penambahan ruang kerja diharapkan ada pembukaan penerimaan pegawai baru tahun ini," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkot Padang Habibul Fuadi di Padang, Kamis, 18 Januari 2018.

4. Usulan Formasi CPNS 2018 Riau

Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berencana akan menerima dan mengangkat 500 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), untuk semua formasi yang dibutuhkan. Hal ini disampaikan Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap melalui Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Zainuddin Siregar.

Rencana penerimaan dan pengangkatan CPNS ini, katanya, sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada pemerintah pusat di Jakarta

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menyatakan, tahun ini tidak membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, belum mengajukan formasi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) meski membutuhkan tambahan tenaga pegawai untuk menjalankan roda pemerintahan.

Alasan tidak mengajukan penerimaan CPNS 2018 adalah karena Pemkab Karimun belum merampungkan analisa jabatan yang dibutuhkan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, dari analisis jabatan tersebut akan menjadi dasar berapa kebutuhan PNS.

5. Usulan Formasi CPNS 2018 Bengkulu

Seluruh Pemda di Provinsi Bengkulu sudah mengajukan 

usulan formasi CPNS 2018. Sedikitnya ada 7.158 CPNS yang akan dibutuhkan. 

Rinciannya untuk usulan CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yakni:

• Pemda Provinsi Bengkulu: 402 pegawai
• Mukomuko : 500 pegawai
• Lebong : 1.700 pegawai
• Kaur 600 : pegawai
• Bengkulu Selatan : 474 pegawai
• Kepahiang : 1.200 pegawai
• Bengkulu Utara : 300 pegawai
• Bengkulu Tengah : 235 pegawai 
• Seluma : 624 pegawai
• Kota Bengkulu : 823 pegawai
• Rejang Lebong : 300 pegawai

Plt Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA mengakui bahwa pihaknya dan Pemda Kabupaten/kota sudah menyampaikan usulan formasi CPNS 2018. Sebab seluruh Pemda masih sangat membutuhkan CPNS. Mengingat selain sudah ada yang berhenti karena meninggal, juga ada yang sudah pensiun atau pindah ke provinsi lainnya. 

6. Usulan Formasi CPNS 2018 Provinsi NTB

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beserta sembilan Pemerintah Kabupaten/ Kota mengajukan 20.491 formasi CPNS ke Kementerian PAN-RB. Dari semua pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hanya pemerintah daerah Kabupaten Dompu saja yang belum mengajukan usulan formasi CPNS 2018.

Sebagaimana dikatakan Sekretaris BKD NTB, usai pertemuannya dengan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur NTB. Selain itu, juga dikatakan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat belum menetapkan jumlah kuota formasi untuk masing-masing daerah dari seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi NTB, telah melakukan perhitungan, sebagai syarat utama daerah dalam mendapatkan kuota CPNS, yakni belanja pegawai di bawah 50 persen, dari APBD. Dan hasil hitungan BPKAD, Pemprov NTB hanya mampu membayar sebanyak 700 CPNS saja.

Berikut usulan jumlah kuota CPNS 2018 Pemda di Nusa Tenggara Barat (NTB):

1. Pemerintah Provinsi NTB, sebanyak 5.554 formasi CPNS 2018
2. Pemerintah Daerah Kota Mataram, sebanyak 250 formasi CPNS 2018
3. Pemerintah Daerah Lombok Barat, sebanyak 1.800 formasi CPNS 2018
4. Pemerintah Daerah Lombok Utara, sebanyak 578 formasi CPNS 2018
5. Pemerintah Daerah Lombok Tengah, sebanyak 3.198 formasi CPNS 2018
6. Pemerintah Daerah Lombok Timur, sebanyak 4.992 formasi CPNS 2018
7. Pemerintah Daerah Sumbawa Barat, sebanyak 737 formasi CPNS 2018
8. Pemerintah Daerah Kota  Bima, sebanyak 273 formasi CPNS 2018
9. Pemerintah Daerah Bima, sebanyak 1.798 formasi CPNS 2018
10. Pemerintah Daerah Sumbawa, sebanyak 1.311 formasi CPNS 2018

Sehingga total jumlah kuota formasi CPNS yang diusulkan oleh Nusa Tenggara Bara untuk tahun 2018, sebanyak 20.491 CPNS.


Sumber : BKD NTB

Sistem Penerimaan CPNS 2018 

Kementerian PAN-RB rencananya akan membenahi Sistem Penerimaan CPNS 2018 ini. Pihak Kementerian PAN-RB telah mengevaluasi sistem pengadaan CPNS pada tahun 2017 lalu. Sekarang pemerintah sedang mengkaji model soal yang dianggap masih kurang variatif, dari total 14 ribu soal yang dimiliki pemerintah pada tahun lalu. 

Sekarang ini pemerintah mempunyai 32 ribu koleksi soal untuk penerimaan CPNS 2018. Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi mengemukakan seleksi penerimaan CASN 2018 akan dilaksanakan secara terbuka, penilaiannya berdasarkan nilai yang paling tinggi dan mengacu pada sistem ambang batas nilai.

Sehingga dari sistem penilaian terbuka ini, penerimaan CPNS tidak bisa lagi berdasarkan rekomendasi pejabat, rekomendasi menteri, ataupun titipan-titipan pejabat, akan tetapi yang bisa membantu untuk kelulusan tes CASN ke depan adalah berdasarkan kemampuan masing-masing peserta ujian CPNS 2018.